Back to Kompasiana
Artikel

Filsafat

Sang Nanang

Manungso tan keno kiniro!

Banjir dan Falsafah Tri Hita Karana

OPINI | 20 January 2013 | 10:07 Dibaca: 477   Komentar: 0   0

Apa kabar Jakarta di masa awal tahun baru? Bulan Desember menurut orang Jawa adalah gede-gedene sumber, masa besar-besarnya mata air. Adapun Januari berarti hujan sehari-hari. Tentu saja hal ini bukanlah suatu peramalan yang mutlak, masih ada BMKG yang memiliki data ilmiah mengenai prakiraan cuaca, curah hujan, dan berbagai fenomena iklim lainnya. Namun sebagai masyarakat awam kita tentu tahu, bahwa pada masa akhir dan awal tahun justru ibukota kita justru selalu rutin dengan gawe banjirnya. Siklus kedatangan banjir yang semula panjang (lebih dari 10 tahun), kini hadir semakin singkat menjadi 5 bahkan 3 tahunan. Hal inilah yang terjadi dalam beberapa hari ini, Jakarta lumpuh oleh banjir.

Banjir selalu hadir membawa segudang permasalahan kompleks, mulai kemacetan lalu lintas, lumpuhnya aktivitas ekonomi, bisnis, perkantoran hingga sekolahan. Semua berujung kepada kerugian material maupun moral, bahkan banyak korban nyawa yang menjadi banten. Akankah pihak pemangku kepentingan yang memiliki jejibahan untuk memecahkan dan mengatasai permasalahan tersebut hanya bertindak reaktif tanpa dilandasi konsep berpikir yang komprehensif, melalui pendekatan berbagai aspek kemasyarakatan, mulai dari nilai kearifan lokal, teknologi, ekonomi, dan ekologi.

Konon di masa lalu tata ruang dan kota Jakarta telah dirancang oleh Belanda sedemikian ruga hingga bebas dari ancaman banjir. Sebut saja pembangunan sistem kanal dan pintu air yang dilengkapi dengan situ-situ penampung air. Seiring dinamika kota dengan pertambahan penduduk yang super pesat, ditambah dengan kesadaran yang rendah dari masyarakat dalam mengelola sampah menjadikan Jakarta kedatangan banjir setiap tahunnya.

Di sini jelas terlihat telah terjadi degradasi lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia. Tata keseimbangan alam telah terganggu. Sebenarnya nenek moyang kita sangat kaya akan filosofi dan nilai kearifan lokal dalam melestarikan dan mengelola tata keseimbangan alam. Bagaimana manusia berinteraksi dengan alam dan Tuhan telah diwariskan dalam konsep Tri Hita Karana.

Tri Hita Karana merupakan produk nilai kearifan lokal yang telah bersemayam di kalbu nenek moyang kita semenjak awal peradaban Jawa, baik di era Mataram Hindu, Kediri, Singosari, Majapahit hingga Mataram Islam jilid ke dua di bawah Pangeran Mangkubumi di Kasultanan Ngayojakarta Hadiningrat. Di masa akhir pemrentahan Brawijaya V, ketika Majapahit mencapai era senja kalaning kedhaton, sebagian penganut Hindu Dharma bermigrasi mengungsi ke Pulau Dewata dan kemudian menjadi penduduk mayoritas di sana. Begitupun konsep Tri Hita Karana kemudian terpelihara lestari di kalangan masyarakat Bali hingga dewasa ini.

Tri Hita Karana merupakan trilogi konsep hidup dimana Tuhan, manusia dan alam berdiri di masing-masing sudut sebagai unsur mutlak terselenggaranya denyut nadi alam raya. Dunia semesta dibagi menjadi tiga lapis alam. Pertama alam Parahyangan, alam malakut di mana Tuhan bersinggasana. Kedua alam Pawongan, alam manusia dimana manusia melangsungkan hidupnya pada dimensi jasmani maupun rohaninya. Alam ketiga adalah alam Pelemahan, alam semesta raya di bawah derajat manusia, seperti dunia tumbuhan, binatang, atau pendek kata merupakan lingkungan hidup.

Terselenggaranya keselarasan dan keharmonisan hidup manusia sebenarnya mutlak memerlukan keselarasan dari ketiga dimensi alam tersebut. Manusia harus taat dan patuh terhadap aturan dan hukum alam yang telah digariskan kepadanya melalui ajaran agama yang telah diturunkan oleh Tuhan. Agama berasal dari bahasa Sansekerta a-gama, a berarti tidak dan gama berarti kacau. Jadi agama mempunyai makna sebagai instrumen atau metodologi untuk mengatur segala segi kehidupan manusia agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan dan sebaliknya keselarasan, ketentraman dan kedamaian hidup dapat dicapai.

Dilanggarnya norma dan aturan agama yang telah digariskan Tuhan akan berakibat terjadinya degradasi moral manusia. Hal tersebut akan menjadikan manusia menurutkan hawa nafsu untuk memenuhi segala hasrat hidupnya tanpa memperdulikan kaidah norma hidup, sehingga akan menimbulkan berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup akan dieksploitasi dengan semena-mena tanpa memperhitungkan tata kelola lingkungan sehingga terjadi kemerosotan daya dukung lingkungan terhadap manusia, dan akibatnya akan timbul bencana dimana-mana.

Yogyakarta sebagai salah satu kerajaan yang mewarisi konsep Tri Hita Karana kemudian mengejawantahkannya dengan pembentukan garis filosofi Merapi-Kedaton-Segara Kidul. Konsep ini sejak awal telah disadari oleh Pangeran Mangkubumi dengan menempatkan kratonnya pada dataran tinggi yang diapit oleh Sungai Code, Gajah Wong, serta Opak di seberang timur dan Sungai Winongo, Bedog, serta Progo di sisi barat, sehingga praktis keberadaan kraton akan selalu terhindar dari banjir.

Di sisi hulu, kelestarian Merapi sebagai penyangga dan daerah resapan air bagi masyarakat Yogya diupayakan tetap terjaga kelestariannya dengan menempatkan Mbah Maridjan yang kini digantikan Mas Bekel Suraksosihono,  seorang abdi dalem sebagai juru kunci penjaga alam. Demikian pula di sisi hilir ditugaskanlah Raden Penewu Surakso Tarwono sebagai juru kunci Laut Kidul.  Ini berarti bahwa untuk mencapai keselarasan hidup, manusia harus melaksanakan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya dan mengupayakan kelestarian lingkungan hidup sebagai daya dukung terhadap kehidupannya.

Lain halnya dengan Jakarta, ibukota yang semula dirintis pertama kali oleh Fatahillah di awal abad 17 yang dilanjutkan oleh Pangeran Jayakarta. Jakarta merupakan daerah rawa yang sebagian tanahnya mempunyai ketinggian di bawah permukaan air laut. Hal inilah yang kemudian mendorong Belanda menjadikan Batavia sebagai kota kanal lengkap dengan sistem pintu saluran air sungai Ciliwung.

Tata air di Jakarta terkait erat dengan daerah resapan dan penyangga di kawasan Bopunjur(Bogor-Puncak-Cianjur), sepanjang aliran sungai yang masuk, dan kawasan pantai. Hulu, tengah, dan hilir merupakan satu kesatuan yang menyatu dan tidak terpisahkan, sebagaimana konsep Tri Hita Karana di atas.

Daerah resapan di Bopunjur harus dilestarikan dengan pembatasan perizinan pembangunan villa yang dapat mengganggu lingkungan. Penerapan tata kota dan ruang dilakukan dengan menjaga keseimbangan tata kelola lingkungan dimana paling tidak 40% daerah aliran sungai tetap hijau sebagai daerah resapan air. Demikian halnya sisi hilir harus diupayakan kelestarian hutan bakau dan ekosistem pantai pendukung yang memadai.

Nampaknya konsep Tri Hita Karana saat ini masih sangat relevan untuk diterapkan. Kita pasti sadar akan arti pentingnya penghijauan dan pelestarian hutan di lereng pegunungan sebagai sisi hulu siklus air. Hutan merupakan penyangga air yang mampu menjadi sarana penyerapan air untuk keberlangsungan mata air yang akan mengalir sebagai sungai sumber kehidupan kita.

Di sisi tengah, sepanjang daerah aliran sungai harus senantiasa hijau dan bersih, sehingga fungsi sungai untuk mengalirkan air tidak akan terganggu oleh pemukiman liar, pembuangan sampah secara sembarang, serta penyempitan dan pendangkalan sungai. Hal demikian juga semestinya berlanjut terhadap selokan dan saluran air yang menuju atau kemudian menyatu dengan sungai.

Kemudian di sisi paling hilir harus diupayakan pelestarian hutan bakau sebagai penyangga terjadinya abrasi oleh air laut sekaligus penahan gelombang. Pelestarian kawasan pantai harus menjadi satu kesatuan dengan pola pembangunan daerah aliran sungai mulai sisi hulu, tengah, dan hilir. Kebijakan reklamasi pantai untuk tujuan wisata, niaga maupun perumahan harus dikaji secara mendalam dengan penyusunan dokumen AMDAL yang terpercaya.

Dengan terpeliharanya kelestarian alam berlandaskan konsep Tri Hita Karana tersebut diharapkan akan tercapai keselarasan hidup antara manusia dan alam. Dengan demikian lingkungan hidup akan kembali kepada fungsinya sebagai sarana daya dukung terhadap kehidupan manusia, dan tidak ada lagi dasar bagi manusia untuk menyalahkan keadaan alam yang memberinya bencana karena semua berpulang lagi ke tangan manusia. Dalam hal ini, Jogja jauh lebih istimewa dalam meletakkan dasar tata ruang dan tata kota kepada filosofi nilai kearifan lokal yang adiluhung dan tak lekang ditelan jaman. Bagaimana menurut Sampeyan?

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Transjakarta vs Kopaja AC, Pengguna Jasa …

Firda Puri Agustine | | 31 October 2014 | 12:36

Kenapa Orang Jepang Tak Sadar Akan Kehebatan …

Weedy Koshino | | 30 October 2014 | 22:57

Juru Masak Rimba Papua Ini Pernah Melayani …

Eko Sulistyanto | | 31 October 2014 | 11:39

Green Bay dan Red Island Beach, Dua Pesona …

Endah Lestariati | | 31 October 2014 | 11:47

Ayo Wujudkan Rencana Kegiatan Sosialmu …

Kompasiana | | 31 October 2014 | 10:19


TRENDING ARTICLES

Hasil Evaluasi Timnas U-19: Skill, Salah …

Achmad Suwefi | 5 jam lalu

Kabinet Jokowi Tak Disukai Australia, Bagus! …

Aqila Muhammad | 5 jam lalu

Menjawab Keheranan Jokowi …

Raden Suparman | 5 jam lalu

Pencitraan Teruus??? …

Boyke Pribadi | 6 jam lalu

Kabinet Kerja Jokowi-JK, Menepis Isu …

Tasch Taufan | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

DPR Akhirnya Benar-benar Terbelah, Bagaimana …

Sang Pujangga | 7 jam lalu

Mendaki Gunung Merapi Tanpa Harus Cuti …

Mcnugraha | 8 jam lalu

Tuntutan Kenaikan Upah Buruh yang Tak …

Agus Setyanto | 8 jam lalu

KIS Adaptasi KJS atau Plagiat JKN …

Aden Rendang Sp | 8 jam lalu

Demokrasi Pasar Loak …

Budhi Wiryawan | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: